Apa saja program kerja Kabinet Sukiman yang dipimpin Sukiman dari Masyumi? Berikut penjelasan selengkapnya.
Kontributor: Yuda Prinada Terbit 21 Sep 2022 11:20 WIB, Waktu baca ±5 menit
tirto.id - Program Kabinet Sukiman berisi mandat oleh Presiden Sukarno untuk menjalankan pemerintahan Indonesia, tepatnya mulai 27 April 1951- 3 April 1952.
Kabinet ini dapat dikatakan sebagai formatur pemerintahan yang dibentuk oleh koalisi dua partai, yaitu Masyumi dan PNI.
Berdasarkan catatan Dias Anjar dalam E-Modul (salindia 17), Sukarno memberikan mandat kepada Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) dan Sidik Djojosukatro (PNI) sebagai formatur negara. Mereka berdua saat itu membentuk “Kabinet Sukiman” yang pemimpinnya adalah Sukiman (dari Masyumi) dan wakilnya adalah Suwiryo (dari PNI).
Melansir situs Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dasar pembentukan Kabinet Sukiman diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia No.80 Tahun 1951. Di dalamnya, tercantum masa bakti mulai 27 April 1951 sampai 3 April 1952.
Susunan Kabinet Sukiman
Di bawah Presiden (Sukarno) dan Wakil Presiden (Mohammad Hatta), Sukiman selaku pemimpin kabinet saat itu juga disebut Perdana Menteri. Di bawah Sukiman, terdapat wakilnya yang bernama Suwiryo dan sejumlah 17 Kementerian.
Berikut ini susunan lengkap “Kabinet Sukiman”:
Sukiman Wirdjosandjojo adalah tokoh politik dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi. Sukiman Wirdjosandjojo (1898-1974) merupakan Perdana Menteri Indonesia ke-6 dan memimpin kabinet yang dikenal dengan nama Kabinet Sukiman-Suwirjo.
Program Kerja Kabinet Sukiman
Berdasarkan tulisan Abdurakhman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia (2018:55), jelas bahwa Kabinet Sukiman ikut serta mengatur beberapa aspek kenegaraan saat menjadi formatur negara.
Mulai dari program, portofolio, komposisi personalia, pelaksanaan dan tanggung jawab, diatur sedemikian rupa demi kepentingan kabinet dan pemerintahan Indonesia.
Lebih fokus tentang program kerjanya, dalamRPP (salindia 9) dituliskan, adanya skala prioritas terhadap keamanan dan ketertiban negara. Hal tersebut dilakukan kabinet ini demi menanggulangi pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia saat itu.
Berikut isi program kerjanya (Nansy Rahman, 2020:26):
Penyebab Jatuhnya Kabinet Sukiman
Salah satu program kerja menyertakan bahwa Kabinet Sukiman melaksanakan “politik luar negeri bebas aktif”. Dalam pelaksanaannya, kabinet ini diklaim salah langkah dan memihak blok barat, yakni Amerika Serikat.
Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bantuan ekonomi dari Amerika Serikat kepada negara Indonesia, dikenal dengan nama “Mutual Security Act” (MSA). Oleh karena itu, Kabinet Sukiman dianggap melanggar politik luar negeri bebas aktif dan diklaim sudah ikut serta menjalankan kepentingan Amerika Serikat.
Bukan hanya itu, penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman juga terjadi akibat kurang harmonisnya hubungan mereka dengan pihak militer. Terlebih lagi, saat itu pemberontakan yang terjadi tidak dituntaskan dengan baik, misalnya yang terjadi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan.
Kedua poin ini membawa kelahiran “mosi tidak percaya” kepada Kabinet Sukiman. Tepat pada tanggal 23 Februari 1952 (sebelum masa jabat habis), Kabinet Sukiman sudah menyerahkan mandatnya kembali kepada Sukarno, Presiden RI.
